- From: Nur Ketang <hamidketang@yahoo.com>
- Date: Mon, 1 Sep 2003 10:39:23 +0100 (BST)
- To: PB-PMII@yahoogroups.com
- Cc: ppiindia@yahoogroups.com
Jakarta, 1 September, 2003 Hal ini diungkapkan dari salah seorang sumber KMRN bahwa ternyata Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebenarnya direncanakan untuk sumbangan lembaga pendidikan yang berada di lingkungan Nahdlatul Ulama, seperti Yaspibis ternyata di gunakan untuk dukungan terhadap kasus ketajek di Kabupaten Jember, Sumber ini diberirtakan bahwa Janji Bupati Jember saat mencalonkan diri bahwa di ingin membangun lembaga pendidikan di lingkungan NU ternyata sampai saat ini tidak pernah di tepati, walaupun para pemuda Jember meinta DPRD dan Pemkap Jember untuk memberikan kebijakan yaitu memberikan biaya gratis mulai SD sampai SMU, di seluruh Kabupaten Jember termasuk eprhatian kepada lembaga NU. Kabupaten Jember adalah Pemerintah daerah Terkaya di Jawa Timur, apalagi ada berapa sumber bahwa Kandungan Emas di Jember Timur telah diterima kontraknya oleh Bupati Samsul Hadi Siswoyo, dengan perusahaan Jerman. Dana Alokasi Umum yang diselewengkan lebih dari 9 miliar, hal ini disampaikan oleh sumber kami yang juga tokoh LSM di Jember. Sampai saat ini, Bupati Jember belum bisa ditemui sehubungan melahirnya anak pertama dari saudara jauh Bupati Jember. ----------------------------------------------------------- Berita ini yang disodorkan oleh sumber KMRN yang mempunyai hubungan dengan berita tersebut diatas, ------------------------------------------------------------ DPRD Akan PertemukanWarga Ketajek -PD Perkebunan Jember, Kompas - Setelah berulang kali perwakilan warga datang dan menemui berbagai fraksi di lembaga legislatif tidak mendapat respons, puluhan warga dari Dusun Ketajek, Desa Kemiri, Kecamatan Panti, akhirnya mendatangi DPRD Jember, Kamis (18/4). Mereka menuntut agar DPRD Jember bersedia menjadwalkan persidangan dengan agenda penyelesaian kasus tanah Ketajek. Sebelum perwakilan warga yang berjumlah 10 orang itu diterima oleh Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan), puluhan warga yang menggelar aksi unjuk rasa itu berdoa dan beristighotsah di halaman Gedung DPRD. "Saya berharap DPRD berpihak kepada kebenaran, keadilan, dan rakyat, bukan berpihak kepada kekuasaan," seru Sandi Suwardi Hasan, wakil petani. Masyarakat Pemilik Tanah Ketajek (MPTK) ini datang untuk mempersoalkan kembali tanah Ketajek yang bagi mereka sebenarnya belum selesai. Pemerintah melalui Perusahaan Daerah (PD) Perkebunan telah menyerahkan dana sebesar Rp 1 milyar sebagai tali asih kepada warga dengan maksud agar warga tidak mempersoalkan lagi tanah tersebut. Pemberian tali asih sebesar Rp 1 milyar itu ternyata tidak menyelesaikan masalah. Sebab, MPTK tidak menghendaki ganti rugi, tetapi tanah yang pernah mereka garap dan kuasai itu dikembalikan lagi kepada mereka. "Pemberian Rp 1 milyar tersebut tidak jatuh kepada petani pemilik tanah, tetapi justru jatuh kepada orang luar yang tidak memiliki tanah yang kini menjadi hak guna usaha (HGU) PD Perkebunan," kata wakil petani. Sampai saat ini masyarakat tidak pernah punya keinginan untuk menjual atau menerima ganti rugi. Mereka ingin memiliki tanah tersebut, sesuai dengan surat keputusan pemberian hak milik dalam rangka landreform oleh Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Jawa Timur (Jatim) tanggal 17 Desember 1964 Nomor 1/Agr/ 6/122/HM/ III sebagai tindak lanjut Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.50/KA/64. Pemberian ganti rugi Rp 1 milyar hanya untuk tabir guna merealisasi perpanjangan HGU yang telah berakhir pada akhir tahun 1999. Ketua Komisi A DPRD Jember Drs Totok Siantoro usai bertemu dengan wakil petani Ketajek, kepada wartawan menyatakan akan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dalam masalah tanah tersebut. Namun, sebelum itu MPTK juga perlu dipertemukan dengan warga yang pernah menerima tali asih berjumlah Rp 1 milyar dari PD Perkebunan. Selanjutnya, kami juga akan mempertemukan PD Perkebunan sebagai pemegang HGU, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan warga, untuk melakukan uji materiil. "Kalau memang ada warga yang menerima uang tali asih dari PD Perkebunan walaupun dia tidak memiliki lahan, perlu dipertanyakan pula. Oleh karena itu, semua yang terlibat dengan masalah ini akan dipertemukan," kata Totok. DPRD Jember, tambah dia, hanya memfasilitasi pertemuan fihak-fihak yang bersengketa, yakni masyarakat, PD Perkebunan, dan BPN. (SIR) ----------------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- Want to chat instantly with your online friends? Get the FREE Yahoo!Messenger [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~--> Buy Ink Cartridges or Refill Kits for Your HP, Epson, Canon or Lexmark Printer at Myinks.com. Free s/h on orders $50 or more to the US & Canada. http://www.c1tracking.com/l.asp?cid=5511 http://us.click.yahoo.com/l.m7sD/LIdGAA/qnsNAA/BRUplB/TM ---------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru ; www.arsip.zor.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: ppiindia@yahoogroups.com 5. Satu email perhari: ppiindia-digest@yahoogroups.com 6. No-email/web only: ppiindia-nomail@yahoogroups.com 7. kembali menerima email: ppiindia-normal@yahoogroups.com Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
Received on Monday, 1 September 2003 05:41:49 UTC